ISTIMEWA
Setidaknya dua organisasi masyarakat Islam yang eksis di berbagai kegiatan yang bertujuan melumpuhkan sistem pemerintahan Indonesia telah dibubarkan oleh pemerintah. Lebih dari prestasi, ini adalah raport terbaik bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Organisasi itu ialah HTI dan FPI, yang telah resmi keduanya dibubarkan dengan alasan-alasan yang cukup logis dari pemerintah. Tentu saja masyarakat harus menyambut dengan riang dan gembira atas pembubaran dua organisasi yang ekstrim baik secara verbal maupun tindakan itu.
Lantas, apa yang harusnya dilakukan pemerintah pasca bubarnya dua organisasi itu? Hemat penulis ada beberapa hal penting yang mestinya dilakukan oleh pemerintah. Pertama, mengedukasi masyarakat akan bahayanya FPI, HTI dan ormas semisalnya yang bisa mencuci otak untuk membenci orang lain atau yang tidak sepaham dengan pilihan politiknya.
Kedua, mengantisipasi munculnya gerakal sel bawah tanah yang masih diisi oleh kelompok eks HTI dan eks FPI. Organisasi memang bubar, akan tetapi ideologi tak segampang itu dihilangkan. Akan ada buntut yang ikut di tengah terputusnya urat nadi ormas-ormas itu, sebagaimana dahulu pasca HTI dibubarkan.
Ketiga, mendukung penuh kegiatan baik dari sipil maupun masyarakat biasa untuk edukasi nilai-nilai kecintaan pada tanah air dimulai sejak dini. Bila mau, sejak PAUD anak-anak sudah dibekali dengan praktik cinta tanah air, saling menghormati keberagan, dan belajar mengenal keragaman bangsa serta refleksi yang harus diimplementasikan.
Keempat, sektor pendidikan tingkat Perguruan Timgga menjadi perhatian khusus untuk diawasi agar jangan lahir organisasi yang kontra produktif yang berakibat pada pembunuhan karakter anak bangsa yang melahirkan sikap antipati kepada simbol-simbol negara. Kampus penting untuk melakukan blokade gerakan ekstrim di lingkungan mahasiswa.
Dan kelima, pemerintah meski membuat sistem dan kebijakan agar ASN bebas dari afiliasi organisasi terlarang, baik statusnya sebagai anggota atau sekadar simpatisan. Sebab, tidak menuntut kemungkinan mereka akan melakukan dend dari dalam pascra dibubarkan oleh pemerintah. Maka mencegah sedini mungkin lebih baik dibanding mengobati.
Jika pemerintah melakukan lima hal penting di atas, maka niscaya menciptakan peradaban untuk bangsa Indonesia adalah hal yang amat enteng. Peradaban tidak lain kecuali dimulai dari individu penduduknya. Kalau individunya tidak kompromi dengan keragaman maka sulit untuk dicapainya peradaban. Sebaliknya, jika penduduknya akur, bersatu sama lain, maka peradaban bangsa segera digapai oleh bangsa Indonesia.[]
Penulis: Tim Redaksi.
