NUANSANET.ID Kekhalifahan Umar ibn Khattab (634–644 M) dikenal sebagai periode di mana prinsip efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara diterapkan dengan ketat. Umar, yang memiliki latar belakang sebagai pedagang dan dikenal akan ketegasannya, menerapkan sistem keuangan yang transparan dan disiplin dalam membelanjakan baitul mal.
Namun, apakah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkannya berdampak pada sektor pendidikan? Pertanyaan ini menarik untuk dikaji dengan merujuk pada data historis dari berbagai kitab dan buku akademik.
Prinsip Ekonomi dan Efisiensi Umar ibn Khattab
Sejak awal pemerintahannya, Umar ibn Khattab menekankan bahwa anggaran negara harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.
Salah satu sumber utama pendapatan negara saat itu berasal dari fai’ (harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan langsung), jizyah (pajak dari non-Muslim), dan zakat. Pendapatan ini dikelola melalui baitul mal dan dialokasikan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.
Umar dikenal menerapkan kebijakan pemangkasan pengeluaran yang tidak esensial. Dalam Tarikh al-Tabari (vol. IV), disebutkan bahwa Umar sangat berhati-hati dalam mengalokasikan dana dan sering melakukan inspeksi terhadap penggunaan keuangan negara. Namun, berbeda dengan asumsi bahwa efisiensi ini berdampak negatif pada pendidikan, justru Umar memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
Investasi dalam Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Dalam Kitab al-Amwal karya Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, disebutkan bahwa Umar ibn Khattab tidak hanya mendukung pendidikan, tetapi juga mengalokasikan anggaran untuk para ulama, guru, dan cendekiawan.
Umar memahami bahwa kemajuan Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau administrasi yang baik, tetapi juga pada kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki umat.
Ia menggaji para pengajar di masjid-masjid utama, terutama di Madinah, Makkah, dan Kufah. Masjid pada masa itu bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan di mana para sahabat Rasulullah mengajarkan Al-Qur’an, hadis, fiqh, dan ilmu lainnya.
Umar juga memberikan tunjangan kepada para ulama dan ahli tafsir agar mereka dapat fokus dalam mendidik umat tanpa harus mencari nafkah dengan cara lain.
Menurut al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibnu Katsir, Umar juga mendukung pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu administrasi, yang nantinya berperan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien di dunia Islam.
Ia menginstruksikan gubernur-gubernur di wilayah Islam untuk memastikan pendidikan tetap berlangsung dan menyediakan anggaran untuk itu.
Apakah Umar Memangkas Dana Pendidikan?
Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Umar memangkas dana pendidikan dalam rangka efisiensi anggaran. Sebaliknya, kebijakan Umar justru menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas.
Jika terjadi pemangkasan anggaran, itu lebih banyak menyasar aspek-aspek administratif yang dianggap kurang produktif atau pemborosan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Salah satu contoh kebijakan efisiensi Umar yang terkenal adalah dalam pengelolaan gaji pejabat dan birokrasi. Ia memangkas tunjangan yang dianggap berlebihan, termasuk pengeluaran yang tidak perlu di istana atau dalam operasional pemerintahan. Namun, alokasi untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan tetap terjaga.
Bahkan, dalam Sirah Umar ibn al-Khattab karya Ibn al-Jawzi, disebutkan bahwa Umar secara pribadi mendorong masyarakat untuk belajar dan memahami Islam dengan baik. Ia juga memastikan bahwa generasi muda memiliki akses terhadap ilmu agama dan sains.
Dari berbagai sumber historis, dapat disimpulkan bahwa Umar ibn Khattab menerapkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan.
Justru, ia memperkuat sistem pendidikan dengan memberikan dukungan finansial kepada pengajar dan ulama, serta memastikan bahwa ilmu pengetahuan berkembang di tengah masyarakat Muslim.
Jika ada pemangkasan anggaran, itu lebih ditujukan pada sektor-sektor yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat.
Dengan demikian, kebijakan keuangan Umar ibn Khattab dapat dijadikan contoh dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien tanpa mengabaikan investasi pada pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak harus berarti pemangkasan di semua sektor, tetapi lebih pada optimalisasi sumber daya agar membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Penulis: H. Lufaefi (Dosen STAI Nurul Iman Parung, Bogor)
