Covid-19 telah menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia dan telah menelan ribuan nyawa lebih dari 190 negara, mulai dari Cina daratan sampai ke belahan Eropa, lalu Amerika, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai wabah pandemik. Negara-negara baik negara maju maupun negara berkembang, siap-tidak siap dibuat kerepotan untuk mencegah dan menanggulangi virus baru yang belum ada obatnya ini melalui berbagai kebijakan sesuai situasi, kondisi, dan budayanya masing-masing.
Data Indonesia per 17 April 2020 menunjukkan 5.923 kasus terdampak virus ini, meninggal 520 orang dan sembuh 607 orang. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini adalah social distancing atau physical distancing, working from home, dan terakhir adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kebijakan ini semua warga diminta melakukan aktifitasnya dari rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Bicara tentang rumah berarti bicara tentang wilayah domestik.
Bicara tentang wilayah domestik erat kaitannya dengan kehidupan perempuan. Terkait dengan kebijakan tersebut maka, perempuan yang pada kondisi biasa bertugas atau berperan di wilayah publik saat ini bukan hanya berperan di wilayah publik saja (meskipun raganya berada di rumah), tetapi sekaligus berperan di wilayah domestik secara bersamaan yaitu di rumah.
Kondisi ini menjadi fenomena menarik untuk dikaji kembali tentang perjuangan perempuan dalam realitas sejarah, posisinya dalam literatur Islam dan makna perjuangan perempuan dan relasi seimbangnya untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi Covid 19 ini. Ketahanan keluarga ini menjadi sangat penting dan merupakan fondasasi untuk ketahanan negara dan bangsa.
Realitas Perempuan dalam Kegiatan Publik
Di tengah pandemic Covid-19, 21 April juga tercatat sebagai Hari Kartini. Apa yang bisa kita petik dari hari emansipasinya perempuan Indonesia ini dengan adanya bencana yang sedang berlangsung di negara ini?
Mari kita telaah kembali tentang peran dan perjuangan perempuan Indonesia di berbagai bidang. Selain Kartini, dalam sejarah Indonesia tercatat ada Ratu Shima (Kerajaan Kalingga, 648-674 M) yang berkuasa dengan adil, Keumala Hayati (Laksamana Perempuan Pertama di dunia, hidup pada abad XVI), Cut Nyak Dien (tokoh pejuang muslimah dari Aceh, 1848-1908 M), Dewi Sartika (tokoh perintis pendidikan kaum perempuan, 1884-1947) dan perempuan lain di Nusantara ini yang telah terlibat dan berperan aktif dalam proses perjuangan dan pembangunan bangsa.
Semangat dan daya juang yang dimiliki perempuan-perempuan tangguh ini bukan saja dalam upaya mempertahankan keluarganya di wilayah domestik tetapi juga membangun kesadaran terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik dan juga fenomena ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Tidak berlebihan kiranya kalau kaum perempuan Indonesia yang berjumlah lebih dari separuh penduduk ini diakui sebagai kekuatan bangsa dan negara dengan potensinya yang luar biasa.
Secara global meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian dunia makin mendapat perhatian. Mingguan The Economist (April 2006), dalam artikelnya yang bertajuk “A Guide to Womenomics” berpendapat bahwa masa depan ekonomi dunia semakin berada dalam genggaman perempuan. Dalam artikelnya di harian The Financial Times (02/10), Aude Zieseniss de Thuin, President Women’s Forum for the Economy and Society juga menandaskan bahwa selama 10 tahun terakhir perempuan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi global, perekonomian yang banyak dipengaruhi oleh pikiran dan tindakan kaum perempuan makin terbukti atau yang disebut womenomics (Priantono, 2006: 23-24).
Saat ini sejumlah perempuan telah tampil berpengaruh dan berperan cukup besar di bidang ekonomi, meskipun fakta ini untuk Indonesia hanya sedikit saja mereka yang berada pada level status sosial tinggi, berada di jajaran pengambil keputusan dan juga yang bekerja formal dengan gaji yang memadai dan diperhitungkan dalam PDB. Mereka menjadi bagian dari sekitar 200-300 grup perusahaan besar dengan sekitar 58 persen menguasai asset nasional.
Sementara itu lebih dari 50 persen perempuan Indonesia belum berdaya bahkan termarjinalkan dalam proses pembangunan ekonomi. Kalaupun mereka terlibat umumnya hanyalah kelompok pedagang kecil dan pekerja sektor informal yang keseluruhannya hanya menguasai 8 sampai 10 persen asset nasional dan bahkan terkadang tidak dihitung pendapatannya sebagai PDB.
Peran perempuan yang cukup besar dalam ekonomi sektor informal itu seringkali belum diakui sebagai potensi perempuan karena ukuran perkembangan ekonomi menggunakan ukuran pertumbuhan, peningkatan produksi atau pendapatan nasional. Ketika semua kegiatan ekonomi difokuskan pada peningkatan penghasilan nasional, semua daya, tenaga, dan pikiran diarahkan pada tujuan tersebut.
Dalam aspek kehidupan ekonomi yang dianggap sebagai kebenaran adalah usaha yang bermodal besar dan menghasilkan keuntungan besar, karena usaha ini yang dapat menghimpun modal dari keuntungan yang terkumpul. Target pembangunan adalah penghasilan, produk yang nyata dapat dihitung sehingga jelas sifatnya yang materialistik.
Dengan adanya pandemi Covid-19 ini telah membuat pendapatan masyarakat menurun drastis yang berdampak pada menurunnya pendapat negara hingga 2,5%, daya beli masyarakat menurun di tengan kebutuhan konsumsi justru meningkat, sejumlah orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Sementara itu lebih dari separuh penduduk negeri ini adalah perempuan yang merupakan asset bernilai untuk memperkuat ketahanan keluarga. Untuk itu penting melibatkan kelompok ini untuk berperan aktif dimulai dari rumahnya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini.
(Artikel ini bersambung)
Penulis: Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag. Beliau aalah Guru Besar Ekonomi Islam dan Ketua Program Studi Doktor (S3) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
